MKP HARUS DIISI ORANG-ORANG SERIUS
medianotaris.com, Semarang - (K. Lukie Nugroho, SH) - Jumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sekitar 21 ribu orang yang tersebar di berbagai wilayah yang sama dengan kantor pertanahan yang jumlahnya sama dengan jumlah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 514.
Cukup banyak masyarakat yang terbantu dengan layanan PPAT, namun tidak kurang pula ada yang merasa kecewa atas kinerja PPAT. Sehingga sampai-sampai membawa oknum pejabat itu ke kepolisian atau menggugat ke pangadilan.
Dalam pidatonya Sabtu kemarin saat sosialisasi calon ketua umum dan anggota MKP di Semarang Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Dr. Hapendi Harahap, SH, SpN, MH mengritisi kinerja anggota yang nakal. Namun dia tidak menampik bahwa PPAT yang baik juga banyak. Bahkan Hapendi pernah mendapat laporan dari Menteri ATR yang lama ketika masih aktif ternyata pengusuran tanah pribadinya sempat terkatung-katung karena oknum PPAT yang diminta mengerjakan aktanya belum selesai-selesai. Katanya, PPAT yang mengerjakan sudah dipanggil kantor pertanahan setempat empat ternyata PPAT nya tidak datang. Sang Menteri sudah setahun setengah di Depok ternyata belum selesai karena si PPAT tidak memrosesnya padahal pemilik tanah itu sendiri adalah Menteri ATR yang masih aktif.
Pidato Hapendi ini adalah bagian dari acara sosialisasi bersama calon Ketua Umum dan MKP IPPAT tahun 2024. Pengurus Wilayah Jawa Tengah, Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah (Pengwil IPPAT Jawa Tengah) dengan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) menyelenggarakan acara Sosialisasi / Kampanye Calon Formatur Ketua Umum IPPAT dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat IPPAT periode tahun 2024- 2027 di Semarang (20/1/24).
Acara ini merupakan rangkaian acara menyambut Kongres IPPAT yang akan diselenggarakan sekitar Mei 2024 di Sumatera Utara.
Dalam acara ini hadir Ketua Umum IPPAT Dr. Hapendi Harahap, SH, SpN, MH yang juga merupakan calon Ketua Umum IPPAT di dalam kongres nanti. Selain Hapendi, juga hadir lima orang calon Majelis Kehormatan Pusat IPPAT diantara tujuh calon. Di dalam acara ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Jawa Tengah Dwi Purnama, SH, MKn memberikan pidato kunci panjang lebar mengenai jabatan PPAT dan permasalahan dalam rangka layanan administrasi pertanahahan.
Selain itu juga Prof. Dr. Widhi Handoko, SH, SpN selaku tuan rumah pimpinan Wilayah Jawa Tengah, Ikatan PPAT, hadir dan memberikan sambutan.
Yang istimewa di deretan para calon Majelis Kehormatan Pusat IPPAT (MKP IPPAT) yang jumlahnya tujuh orang itu ada satu-satunya perempuan istimewa, yaitu Dr. Isy Karimah Syakir, SH, MKn, MH. Dikatakan “istimewa” karena Isy adalah satu-satunya Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan PPAT sekaligus sebagai Ketua Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris sejak bulan lalu.
Selain Isy calon anggota MKP IPPAT lainnya hadir, yaitu Dr. Abdul Muis, SH, MH, Dr. Khant Safikni, SH, MH, Dr. H. Wira Franciska, SH, MH, dan H. Julius Purnawan, SH, MSi. Sedangkan calon lainnya, yaitu Dr. Darwin Ginting, SH, MH dan H. Firlandia Muchtar, SH, SpN tidak bisa hadir.
Majelis Kehormatan Pusat atau MKP adalah salah satu unsur organisasi IPPAT yang menangani pembinaan anggota dari segi etik. Lembaga ini menangani permasalahan berdasarkan aduan masyarakat, atau bisa saja menangani temuan yang terindikasi pelanggaran etik dan norma-norma yang dilakukan PPAT dalam kehidupan sehari-hari.
MKP HARUS DIISI ORANG-ORANG SERIUS
Menurut salah satu sumber dikatakan bahwa Majelis Kehormatan Pusat atau MKP harus diisi dengan orang-orang yang sudah matang kepribadiannya dan tidak cengengesan (bahasa Jawa - berarti suka bercanda, tidak serius, suka main-main, dan biasanya kurang bertanggungjawab).
Sehingga idealnya majelis ini diisi oleh orang-orang yang matang kepribadiannya, bijaksana, dan referensi akademisnya cukup tinggi. Jadi tidak sembarang orang asal banyak dipilih dan banyak diusulkan anggota tanpa melihat kemampuan akademis, kematangan emosi dan kebijaksanaan tinggi.
Jika tidak memenuhi kriteria itu dikhawatirkan hasil analisa, sikap dan keputusannya dalam mengadili anggota akan jauh dari harapan kebenaran dan kebijaksanaan.
Di dalam acara Semarang ini juga ada keistimewaan lain yaitu acara sosialisasi ini menjadi menarik dan berkembang menjadi diskusi atau seminar singkat, khususnya mengenai masalah profesionalisme jabatan PPAT dan permasalahan dalam adminstrasi pertanahan yang sampai saat ini masih belum juga bagus. Di antara calon yang antara lain berbicara cukup kritis adalah Hapendi Harahap, Wira Fransisca, dan Khant Savikni dan lainnya.
Komentar Untuk Berita Ini (0)
Kirim Komentar