MEMANDANG KOTA BATU DARI SEULAWAH

untuk menerima kiriman artikel silakan invite WA 0812 8131 8151, follow twitter @medianotaris, dan facebook : medianotaris
Indonesia English

Problematika

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KETERANGAN PALSU OLEH PARA PIHAK

02 May 2021 | 07:44:00

Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta. ...

Mamiek: Maintain the Existence of Public Notary

02 May 2021 | 07:44:00

Meanwhile in the Common Law system there is no authentic deed known. ...

PERBEDAAN PENGATURAN PERJANJIAN KAWIN ANTARA KUH PERDATA DAN UU PERKAWINAN

02 May 2021 | 07:44:00

dalam penerapan hukum terhadap perjanjian kawin wajib hukum nya menerapkan dan menggunakan ketentuan pasal 29 yang diubah dengan Putusan MK RI 69/2015 juncto pasal 35 dan pasal 36 UU 1/1974. ...

Garuda di Kartu Namaku

02 May 2021 | 07:44:00

Larangan penggunaan lambang negara ini membuat beberapa pihak merasa dirugikan hak kontitusionalnya. ...

Hamud M. Balfas : Hubungan Masyarakat Lebih Condong ke Sistem Hukum Kodifikasi.

02 May 2021 | 07:44:00

Dalam dunia yang sudah sangat terkoneksi seperti saat ini sangat mungkin beberapa prinsip hukum common law berlaku dalam hubungan bisnis di Indonesia ...

Mamiek : Jagalah Eksistensi Notaris

02 May 2021 | 07:44:00

Sementara itu dalam sistem common law tidak dikenal akta otentik. Dalam sistem ini semua dokumen cukup dibuat di bawah tangan ...

KIAGUS - SAYA TIDAK MAU DIKATAKAN HAUS KEKUASAAN

02 May 2021 | 07:44:00

Kiagus Muhammad Syukri, SH

SAYA TIDAK MAU DIKATAKAN HAUS KEKUASAAN

...

Terimakasih dari Ashoya

02 May 2021 | 07:44:00

Terimakasih dari Ashoya ...

SEBUAH CATATAN TENTANG MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPPAT SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI BAGI PPAT

02 May 2021 | 07:44:00

pengawasan semua kegiatan administrasi yang bersifat preventif dan represif oleh menteri yang bertujuan agar PPAT dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Per-UU-an. ...

Arief Hidayat - MoU Tidak Ada Kekuatan Hukumnya, Tapi Banyak Positifnya.

02 May 2021 | 07:44:00

Nota kesepahaman ini sering dipakai lembaga-lembaga supaya ada kesepahaman bersama dan memperkuat masing-masing institusi dalam rangka kerjasama yang sinergis. ...

Pra Kongres Hari Pertama

02 May 2021 | 07:44:00

Pra Kongres Hari Pertama Pembukaan hari pertama Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Dipreluas (RP3YD) atau Pra Kongres Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) XXIII di Yogyakarta kemarin dimulai dan dilaksanakan selama dua hari sampai Sabtu (20/10).Pembukaan pagi kemarin dipimpin Ketua Umum INI Yualita Widyadari, SH, MKn bersama jajaran Pengurus INI, serta Dewan Kehormatan Pusat (DKP) INI, Majelis Kehormatan (MKP) dan lainnya termasuk Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah seluruh Indonesia. Semuanya yang hadir kemarin hampir sekitar 300 orang yang sampai siang masih ada yang berdatangan lagi.Acara pembukaan yang dipimpin Yualita berjalan dengan pidato dan arahan singkat, termasuk program-program kerja INI dan soal persiapan Kongres INI tahun 2019 di Makassar.Selain itu acara pembukaan juga dilakukan oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat INI Arry Supratno, SH. Arry sempat menyinggung dan memberikan masukan soal Kongres dan kinerja Presidium Kongres. Selanjutnya nantikan wawancara video dengan Arry Supratno, SH dan salah seorang Ketua Bidang Made Pria Dharsana, SH.Acara rapat pertama tersebut kemudian diskors selama 30 menit sebelum dilanjutkan dengan sidang pleno dan komisi- komisi sampai malam. Menurut run down acara yang dibagikan panitia acara rapat pleno berlangsung sampai jam setengah sebelas malam dan dilanjutkan keesokan harinya (20/10) yaitu Sabtu sampai jam 12.30.Di antara materi keputusan rapat yangtertuang run down acara adalah rekomendasi Dewan Kajian Hukum dan Dewan Kebijakan Publik PP INI soal pungutan OJK, Pajak Final Bagi Notaris, usulan kepada Kementerian Hukum dan HAM soal peralihan hak atas saham dengan akta notaris, formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah.Selain itu pembahasan rapat juga membicarakan masalah pemberian poin buat anggota INI yang diselenggarakan PP, Pengda dan Pengwil yang bekerjsama dengan pihak lain. Mengenai soal pemberian poin untuk pelaksanaan up grading yang dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga ini bisa jadi akan jadi bahasan penting yang menjadi masukan buat pengurus daerah dan wilayah ketika bekerjasama dengan pihak ketiga. ...