Putusan MK tersebut cukup menghentak dunia notaris yang saat ini merasa mendapat perlindungan frasa tersebut. Sebab penegak hukum, terutama polisi, tidak boleh serta merta demi proses peradilan pidana mengambil dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang bersentuhan dengan dokumen-dokumen yng dibuatnya tanpa persetujuan MPD. Pemicunya adalah hal tersebut dianggap melanggar prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law) yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang bersifat universal sesuai pula dengan article 26 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) tahun 1966 yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 12 tahun 2005. Di sini ditegaskan adanya persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama (equal protection) tanpa diskriminasi.

justice is violation of human rights). Perkecualian tentu saja dimungkinkan terhadap kedudukan notaris sepanjang berkaitan dengan Kode Etik Notaris yang bersentuhan dengn sikap, tingkah laku dan moralitas serta kehormatan (dignity) notaris. Bukan dalam penegakan hukum, khususnya sistem peradilan pidana (criminal justice system). Gangguan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bersifat universal bahkan bisa menimbulkan ketidakadilan (criminal injustice system).

Mencermati Putusan MK tersebut para notaris harus berjiwa besar (legowo). Notaris harus menaaati keputusan MK yang secara konstitusional ditugasi untuk menjaga pilar-pilar negara hukum, khususnya kekuasaan kehakiman yang merdeka bersama Mahkamah Agung. Sekalipun dikatakan sebagai “pejabat negara” notaris tidak kebal hukum. Indonesia secara konstitusional adalah Negara hukum. Setiap orang termasuk aparat negara harus tunduk pada hukum, menghormati kekuasaan kehakiman yang merdeka, menjamin “access to justice” siapa saja dan menegakkan hukum secara pasti (legal certainty), keadilan (justice) dan tanpa tebang pilih (equal).

Notaris dan organisasinya (Ikatan Notaris Indonesia) pada pasca putusan MK adalah menjaga profesionalisme yang berunsur “expertise, responsibility and corporateness” dan taat pada prinsip “good governance” dan etika profesi. Rahasia jabatan atas dasar hak ingkarpun (verschoningsrecht) tidak bersifat absolut karena bisa dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi yaitu supremasi hukum, atas perintah hakim berdasarkan Undang-undang (Pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHAP). Contoh dalam perkara korupsi dan perpajakan, tanpa khawatir dituntut atas dasar Pasal 322 KUHP.

Harus diingatkan pula adalah bahwa para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana harus benar-benar cermat sebelum memasuki wilayah kerja notaris, karena dunia notaris yang diwarnai oleh hukum profesi dalam hubungan (duty) antara notaris dan klien berdasarkan hukum dan sumpah jabatan adalah jabatan kepercayaan.
Organisasi Notaris harus cepat berbuat dibantu oleh seluruh anggota notaris agar anggota tidak resah dan mengembalikan kewibawaan dan kehormatan Notaris antara lain :

1. Melaksanakan sosialisasi pemahaman presepsi dengan pihak penyidik baik kepolisian dan kejaksaan mengenai dunia notaris .
2. Menyiapkan tim pendampingan khusus anggota yang terkena permasalahan.
3. Menertibkan anggotanya yang nyata-nyata melakukan pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
4. Sering melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan lembaga-lembaga eksekutif,legislatif,yudikatif dan instansi-instansi terkait dengan dunia pekerjaan notaris baik secara tertulis maupun kunjungan-kunjungan rutin tiap bulan.